PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan Laporan Auditor Independen

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi
Laporan Auditor Independen
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	2
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	3
Laporan Arus Kas Konsolidasian	4
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	5 - 64

1.	Nama Alamat kantor Alamat domisili (Sesuai KTP) Nomor Telepon Jabatan	Hendricus A. Hormein Jl. Hanjuang Raya BSD Blok D 1 No.9 Sektor 1-1 RT 004 RW 002 Serpong. Banten $: 0341 - 363499$ Direktur Utama
2.	Nama Alamat kantor Alamat domisili (Sesuai KTP) Nomor Telepon Jabatan	: Yayan Heryanto : Jl. S. Supriadi No. 19 - 22, Sukun, Malang, Jawa Timur : Jln. Pemacingan No. 91 RT/RW 001/006, Srengseng, Kembangan, Jakarta $: 0341 - 363499$ Direktur

	Catatan	2020	2019
ASET
Aset Lancar
Kas dan bank	$\overline{4}$	73.883.550.927	40.430.531.675
Piutang usaha - pihak ketiga	5	42.130.267.549	42.419.558.798
Persediaan	6	35.720.471.063	62.917.223.072
Pajak dibayar di muka	13a	7.344.597.667	2.121.721.759
Biaya dibayar di muka	8	1.141.335.824	1.363.646.840
Jumlah Aset Lancar		160.220.223.030	149.252.682.144
Aset Tidak Lancar
Uang muka	$\overline{7}$ 1d	157.443.515.929 9.233.513.550	153.104.871.857 9.233.513.550
Goodwill	13d	161.649.671	119.213.755
Aset pajak tangguhan - neto Aset tetap - neto	9	268.080.362.792	268.225.729.856
Jumlah Aset Tidak Lancar		434.919.041.942	430.683.329.018
JUMLAH ASET		595.139.264.972	579.936.011.162

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek	10 11	35.659.481.314 56.614.044.428	25.340.004.645 70.472.515.494
Utang usaha - pihak ketiga Utang lain-lain - pihak ketiga	12	24.710.680.497	6.419.862.960
Utang pajak	13 _b	4.397.213.045	5.602.507.310
Pinjaman jangka panjang -
bagian jatuh tempo satu tahun	14,24	12.064.627.520	12.762.345.832
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		133.446.046.804	120.597.236.241
Liabilitas Jangka Panjang
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi	14,24	22.059.592.364	30.424.058.242
bagian jatuh tempo satu tahun Liabilitas pajak tangguhan - neto	13d	586.381.638	33.506.647
Liabilitas imbalan pascakerja	15	1.892.664.709	1.402.729.194
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		24.538.638.711	31.860.294.083
JUMLAH LIABILITAS		157.984.685.515	152.457.530.324
EKUITAS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham
Modal dasar - 8.000.000.000 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh -
3.803.526.210 saham pada tanggal
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	16	380.352.621.000	380.352.621.000
Tambahan modal disetor	17	35.267.300	35.267.300
Saldo laba Telah ditentukan penggunaanya		3.032.476.400	3.032.476.400
Belum ditentukan penggunaanya		53.710.133.349	44.029.952.719
Penghasilan (Beban) komprehensif lain		(72.121.393)	(63.182.660)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk		437.058.376.656	427.387.134.759
Kepentingan nonpengendali	18	96.202.801	91.346.079
JUMLAH EKUITAS		437.154.579.457	427.478.480.838
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		595.139.264.972	579.936.011.162

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN NETO	19	478.025.803.002	790.812.109.230
BEBAN POKOK PENDAPATAN	20	(441.709.455.749)	(742.425.945.616)
LABA BRUTO		36.316.347.253	48.386.163.614
Beban penjualan Beban umum dan administrasi Beban keuangan Pendapatan lainnya - neto	21 21 10,14	(1.671.643.701) (28.320.986.402) (5.913.913.850) 15.374.831.174	(2.708.250.955) (27.689.163.893) (7.137.103.633) 6.799.795.986
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		15.784.634.474	17.651.441.119
PAJAK PENGHASILAN	13c	(6.036.414.462)	(7.822.924.680)
LABA TAHUN BERJALAN		9.748.220.012	9.828.516.439
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja	15	(92.463.324)	(84.243.547)
Pajak penghasilan terkait Jumlah		20.341.931	21.060.887
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(72.121.393) 9.676.098.619	(63.182.660) 9.765.333.779
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali Jumlah		9.743.363.290 4.856 722 9.748.220.012	9.814.928.852 13.587.587 9.828.516.439
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali		9.671.241.897 4.856.722	9.751.746.192 13.587.587
Jumlah		9.676.098.619	9.765.333.779
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM Dasar	22	2,56	2,58
Dilusian		2.56	2.58

PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

				Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
			Saldo Laba
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Telah ditentukan penggunaanya	Belum ditentukan penggunaanya	Jumlah	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2019	380.324.764.000	32.476.400	3.032.476.400	34.215.023.867	417.604.740.667	77.758.492	417.682.499.159
Penambahan setoran modal saham	27.857.000	-	-	-	27.857.000	-	27.857.000
Agio pelaksanaan waran	-	2.790.900	-	-	2.790.900	-	2.790.900
Laba neto tahun 2019	-	-	-	9.814.928.852	9.814.928.852	13.587.587	9.828.516.439
Beban komprehensif tahun 2019	-	-	-	(63.182.660)	(63.182.660)	-	(63.182.660)
Saldo 31 Desember 2019	380.352.621.000	35.267.300	3.032.476.400	43.966.770.059	427.387.134.759	91.346.079	427.478.480.838
Laba neto tahun 2020	-	-	-	9.743.363.290	9.743.363.290	4.856.722	9.748.220.012
Beban komprehensif tahun 2020	-	-	-	(72.121.393)	(72.121.393)	-	(72.121.393)
Saldo 31 Desember 2020	380.352.621.000	35.267.300	3.032.476.400	53.638.011.956	437.058.376.656	96.202.801	437.154.579.457
	Catatan 16	Catatan 17				Catatan 18

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari pelanggan	519	478.315.094.251	781.057.844.317
Penerimaan lainnya	24	-	13.046.914.858
Pembayaran kepada:
Pemasok	6,11,20	(442.854.109.036)	(705.108.256.988)
Karyawan	2,21	(13.838.052.172)	(15.455.043.219)
Lain-lain		39.518.502.928	(3.246.057.305)
Kas diperoleh dari aktivitas operasi		61.141.435.971	70.295.401.663
Penerimaan bunga	22	48.926.206	167.663.661
Pembayaran untuk:
Beban keuangan Pajak penghasilan	10,14 13	(5.913.913.850) (5.367.812.131)	(7.137.103.633) (7.330.117.084)

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		49.908.636.196	55.995.844.607
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap	9,26	(13.374.265.351)	(21.508.870.330)
Pembayaran uang muka aset tetap	7	(4.338.644.072)	(52.554.053.232)
Hasil pelepasan aset tetap	9	-	42.529.552.649
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(17.712.909.423)	(31.533.370.913)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Utang bank jangka pendek
Penerimaan	10	327.240.567.462	595.503.534.681
Pembayaran	10	(316.921.090.793)	(606.876.248.773)
Pinjaman jangka panjang
Penerimaan	14	32.314.422.776	15.000.000.000
Pembayaran	14	(41.376.606.966)	(16.598.451.134)
Penerimaan setoran modal dan tambahan modal disetor	16	-	30.647.900
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan		1.257.292.479	(12.940.517.326)
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		33.453.019.252	11.521.956.368
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	4	40.430.531.675	28.908.575.307
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	4	73.883.550.927	40.430.531.675

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bintang Oto Global Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Sumber Utama Niaga berdasarkan Akta No. 251 tanggal 29 September 2011 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-50271.AH.01.01Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 20 November 2012, Tambahan No. 71233 Tahun 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 85 tanggal 19 Agustus 2020 dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta tentang Menyetujui atas penyesuaian pasal 3 anggaran dasar perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat pada Sisminbakum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan AHU-0058885.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang perdagangan, jasa, industri dan pengangkutan darat. Kegiatan usaha utama yang saat ini sedang dijalankan oleh Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan dan melakukan investasi pada entitas anak.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2014.

Perusahaan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Malang dengan kantor yang beralamat di Jl. S. Supriadi No. 19-22, Sukun, Kota Malang.

Entitas induk langsung dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Sinar Solusindo Sejahtera.

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Pada tanggal 8 Desember 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. S-724/D.04/2016 untuk melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 1.800.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham dengan disertai 630.000.000 lembar Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma, di mana setiap pemegang 20 lembar saham baru berhak memperoleh 7 lembar Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham baru mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 19 Desember 2019 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 110 per saham. Waran Seri I berakhir pada tanggal 19 Desember 2019. Jika Waran Seri I tersebut tidak dilaksanakan hingga habis masa berlakunya, Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi. Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 3.803.526.210 saham termasuk dari eksekusi waran sebanyak 3.526.730 Saham.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan (Lanjutan)

Tidak terdapat agio saham yang timbul dari penawaran umum tersebut karena telah dikompensasikan seluruhnya dengan biaya emisi saham yang dikeluarkan Perusahaan.

Berdasarkan laporan PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek, jumlah saham seluruh Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 3.803.526.210 dan 3.803.526.210 saham termasuk dari pelaksanaan waran sebanyak 3.526.210 dan 3.526.210 lembar selama tahun 2020 dan 2019. Jumlah waran seri I yang belum dilaksanakan sampai 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebanyak 626.473.270 lembar dan 626.473.270 lembar.

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Grupnya (secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 200 dan 199 karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

Manajemen kunci Grup terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Susunan pengurusan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Kirtiadi Hotama Komisaris Independen Hadiyana

Direksi

Komite Audit

Direktur Utama Hendricus A Hormein Direktur Arif Andi Wihatmanto, S.T. Direktur Yayan Heryanto

Ketua Hadiyana Anggota Hengki Mulyadi Sinaga Tantri Sufitri

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain (Lanjutan)

Susunan Pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen Hadiyana

Komisaris Utama Silvia Ningrum Santoso

Direksi

Direktur Utama Arif Andi Wihatmanto, S.T. Direktur Independen Yayan Heryanto

Komite Audit

Ketua Hadiyana Anggota Hengki Mulyadi Sinaga Tantri Sufitri

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Corporate Secretary Perusahaan adalah Arif Andi Wihatmanto, S.T.

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

Perusahaan memiliki secara langsung dan tidak langsung lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak sebagai berikut:

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

			Operasi	Kepemilikan 31 Desember		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi 31 Desember
			Komersial
Entitas Anak	Domisili	Bidang Usaha	Dimulai	2020	2019	2020	2019

Kepemilikan langsung: PT Sumber Utama Niaga (SUNI)	Sukoharjo	Perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa percetakan, perbengkelan,	Belum beroperasi	99,99	99,99	441.184.959.696	425.516.144.830
		pertanian dan kehutanan
PT Sinar Usaha Nusantara (SUNU)	Sukoharjo	Perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan	Belum beroperasi	99,99	99,99	161.376.830.167	161.847.539.406
PT Bintang Digital Utama (BDU)	Sukoharjo	Perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan	Belum beroperasi	99,999	99,999	100.001.000	100.001.000
Kepemilikan tidak langsung: Melalui SUNI:
PT Bintang Artha Guna (BAGU)	Malang	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak	2013	99,80	99,80	127.626.503.862	130.468.387.750
PT Tunas Agung Perdana (TAP)	Jakarta	Perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa percetakan, perbengkelan, pertanian dan kehutanan	Belum beroperasi	99,80	99,80	39.800.000.000	39.800.000.000
PT Bintang Perkasa Mobilindo (BPM)	Klaten	Jasa industri dan perdagangan	2017	99,98	99,98	76.117.884.527	70.847.234.093
PT Surya Anugrah Gempita (SAG)	Madiun	Jasa industri dan perdagangan	2018	99,98	99,98	102.075.681.419	99.642.397.637
PT Sejahtera Bersama Motor (SBM) Probolinggo		Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa kecuali jasa	2017	100,00	100,00	48.958.445.550	48.964.282.206
PT Bintang Dewata Abadi (BDA)	Bali	Perdagangan, pengangkutan, pembangunan, perindustrian percetakan, perbengkelan pertanian dan kehutanan	Belum beroperasi	99,999	99,999	30.747.911.193	15.500.000.000
Melalui SUNU: PT Bintang Artha Global (BAGO)	Jakarta	Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak	2014	99,97	99,97	91.193.041.722	91.662.849.101
PT Semesta Arjuna Gemilang (SAGL)	Jakarta	Jasa industri dan perdagangan	Belum beroperasi	99,97	99,97	75.087.500.000	75.087.500.000
Melalui BDU:
PT Bintang Mitra Dana (BMD)	Sukoharjo	Penyelenggara, penyedia pengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta pengelolaant abulasi semua jenis data	Belum beroperasi	99,999	99,999	100.000.000	100.000.000

SUNI

SUNI didirikan berdasarkan Akta No. 170 tanggal 27 November 2015 dari Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-2469896.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 2 Desember 2015.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

SUNU

SUNU didirikan berdasarkan Akta No. 171 tanggal 27 November 2015 dari Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., sebagai pengganti Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2469898.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 2 Desember 2015.

BDU

BDU didirikan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 8 Agustus 2019 dari Yulia, S.H., Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0038548.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 15 Agustus 2019.

BAGU

BAGU didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 1 Desember 2011 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No. AHU-61166.AH.01.2011 tanggal 12 Desember 2011 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 12 Februari 2013. Pada tanggal 4 dan 15 Desember 2015, SUNI mengakuisisi BAGU melalui pengambilalihan saham BAGU dari Perusahaan sebanyak 495 saham atau sebesar Rp 495.000.000 dan pihak ketiga sebanyak 4 saham atau sebesar Rp 4.000.000.

TAP

TAP didirikan berdasarkan Akta No. 2143 tanggal 30 November 2015 dari Notaris Widya Agustyna, S.H., Notaris di Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2472258.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 15 Desember 2015.

BPM

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 4 Desember 2015 dari Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, SUNI mendirikan BPM. Akta pendirian BPM telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2471509.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 Desember 2015.

SAG

Berdasarkan Akta No. 40 tanggal 4 Desember 2015 dari Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, SUNI mendirikan SAG. Akta pendirian SAG telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2471407.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 Desember 2015.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

BAGO

BAGO didirikan dengan nama PT Piouses International berdasarkan Akta No. 81 tanggal 13 Juli 2010 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-42-404.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 dan telah serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 14 Maret 2012, Tambahan Berita Negara No.1204 tahun 2012.

SAGL

Berdasarkan Akta No. 41 tanggal 4 Desember 2015 dari Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, SUNU mendirikan SAGL. Akta pendirian SAGL telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-2471405.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 11 Desember 2015.

BMD

Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 15 Agustus 2019 dari Yulia, S.H., BDU mendirikan BMD. Akta pendirian BDU masih dalam proses pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

SBM

Berdasarkan Akta perjanjian jual beli tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana diaktakan oleh Atika Ashiblie, S.H., Notaris di Surabaya, SUNI melakukan pembelian saham SBM sebanyak 2.999 saham dan melaui entitas anak sebanyak 1 saham. Transaksi antara SUNI dengan pihak ketiga dicatat sesuai PSAK 22 (Penyesuaian 2015) dengan metode pembelian sebagai berikut:

Nilai wajar imbalan yang dialihkan	20.000.000.000
Nilai wajar aset neto yang diperoleh	10.766.486.450
Goodwill	9.233.513.550

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

Nilai wajar atas aset dan liabilitas SBM yang teridentifikasi pada saat pembelian adalah sebagai berikut:

	Rp
Kas dan bank	1.015.305.432
Piutang usaha	5.441.209.206
Persediaan	4.517.356.703
Biaya dibayar di muka	23.555.433
Pajak dibayar di muka	269.788.508
Aset tetap - neto	10.240.794.979
Utang usaha	(9.443.811.135)
Utang lain lain	(424.328.212)
Utang pajak	(873.384.464)
Nilai wajar aset neto yang diperoleh	10.766.486.450

BDA

Berdasarkan Akta No. 154 tanggal 28 Desember 2019 dari Yulia, S.H., SUNI dan SUNU mendirikan BDA. Akta pendirian BDA telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011075.AH.01.11 TAHUN 2019 Tanggal 22 Januari 2019.

e. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grupnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Mei 2021. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang keluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK"), serta peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Terbuka.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan Laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing- masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interprestasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, dan relevan terhadap aktifitas Grup, adalah sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan Perusahaan.

Grup telah melakukan penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran mulai 1 Januari 2020.

- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip yang diterapkan Perusahaan untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

Pernyataan ini tidak berdampak secara subtansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interprestasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020 (Lanjutan)

- PSAK 73 "Sewa"

Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang mempresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas Perusahaan.

Standar baru, amendemen, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 namun tidak berdampak secara subtansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Dan Amendemen PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan Tentang Definisi Material

Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 mengklarifikasi definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan. Selain itu Amendemen tersebut juga memberikan panduan yang lebih jelas terkait definisi material dalam konteks mengurangi over disclosure karena perubahan ambang batas (thresholds) dari definisi material tersebut.

- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-Laba

Standar ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba. Standar ini juga memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nirlaba membuat penyesuaian baik:

(i) Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos pos tertentu dalam laporan keuangan; dan
(ii) Penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35.

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Amendemen PSAK 15 mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK 15 paragraf 38.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interprestasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020 (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 62: Kontrak asuransi

Amendemen ini merupakan amendemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamendemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi, terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, dan Amendemen PSAK 60: Reformasi Acuan Suku Bunga

Amendemen tersebut memberikan keringanan tertentu terkait dengan reformasi acuan suku bunga. Keringanan tersebut terkait dengan akuntansi lindung nilai dan bahwa dampak dari reformasi umumnya tidak menyebabkan akuntansi lindung nilai dihentikan. Namun, ketidakefektifan lindung nilai harus terus dicatat dalam laporan laba rugi. Mengingat sifat lindung nilai yang pervasif melibatkan kontrak berbasis IBOR, keringanan akan memengaruhi perusahaan di semua industri.

- Amendemen PSAK 73: Konsesi sewa terkait Covid-19

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amendemen terhadap PSAK 73 Sewa yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan panduan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah panduan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau, jika tidak, informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan, serta jumlah yang diakui dalam laba rugi, yang timbul dari konsesi sewa.

Standar baru, interpretasi dan amendemen yang belum efektif:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

Amendemen PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan mengklarifikasi bahwa kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan waver atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal "penyelesaian" liabilitas.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interprestasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Amendemen tersebut dapat memengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan normal dalam PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan. Amendemen tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan lebih awal diizinkan.

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi bisnis

Amendemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Secara umum, Amendemen PSAK 22 tersebut:

a. mengamendemen definisi bisnis;
b. menambahkan pengujian konsentrasi opsional yang mengizinkan penilaian yang disederhanakan apakah rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi bukan merupakan suatu bisnis;
c. mengklarifikasi unsur bisnis bahwa untuk dipertimbangkan sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset yang diakuisi mencakup, minimum, input dan proses substantif yang bersama-sama berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan untuk menghasilkan output;
d. menambahkan pedoman dan contoh ilustratif untuk membantu entitas menilai apakah proses substantif telah diakuisisi.

Grup telah melakukan penerapan atas standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi standar akuntansi tersebut di atas, terutama yang relevan dengan bisnis model yang dilakukan oleh Grup yaitu PSAK 71, 72 dan PSAK 73. Atas penerapan standar baru tersebut, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian pada 1 Januari 2020.

d. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup (Grup) seperti disebutkan pada Catatan 1c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka:

1) menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
2) menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
3) mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
4) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
5) mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
6) mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan PSAK No. 22 (Revisi 2010) "Kombinasi Bisnis".

Akuisisi entitas anak dicatat dengan menggunakan metode pembelian (purchase method). Biaya kombinasi bisnis adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang diasumsikan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada penggabungan usaha tersebut.

Grup mengakui KNP pada pihak yang diakuisisi sebesar bagian proporsional KNP atas aset neto pihak yang diakuisisi. KNP disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset neto teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, dalam hal pembelian diskon, selisih tersebut diakui dalam komponen laba rugi.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji nilai penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu nilai kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (UPK) dari Perusahaan dan/atau entitas yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Grup menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2010) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 38. Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Perusahaan yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Perusahaan tersebut.

Karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Lanjutan)

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor.

g. Transaksi dan Saldo Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

Transaksi dan Saldo

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 untuk 1 Dolar Amerika Serikat masing-masing adalah sebesar Rp 14.105 dan Rp 13.901.

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi dalam mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

h. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Berdasarkan PSAK tersebut,

1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:
i. pengendalian bersama terhadap Grup;
ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup; atau
iii. merupakan personil manajemen kunci dari Grup ataupun entitas induk dari Grup.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
i. entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
ii. entitas tersebut merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Grup adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
iii. entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup dan entitas lain yang merupakan asosiasi dari Grup;
v. entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup;
vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) di atas;
vii.orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
viii. entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Grup atau kepada entitas induk dari Grup.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang relevan.

i. Kas dan Bank

Kas terdiri dari uang tunai dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

j. Piutang

Piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi Penyisihan piutang ragu-ragu diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan review atas kolektibilitas saldo secara individual atau kolektif sepanjang umur piutang menggunakan pendekatan yang disederhanakan dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat forward-looking yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Piutang ragu-ragu dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan disajikan dalam "beban penjualan". Ketika piutang, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban penjualan" pada laba rugi.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

i. Aset keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai (i) biaya perolehan diamortisasi, (ii) nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau (iii) nilai wajar melalui laba rugi. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal bergabung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya.

Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga dan piutang lain-lain - pihak ketiga yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 dapat dikategorikan sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain dan pinjaman jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran

i. Aset keuangan

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya dan dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

i. Aset keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang diakui pada biaya perolehan diamortisasi.

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang betujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
Persyaratan kontraktual dari asset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE). Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dimodifikasi, serta melalui proses amortisasi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat distribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Bunga" dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (bid or ask prices) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Level 1 harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
Level 2 input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Level 3 input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara outloberulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Biaya Perolehan Diamortisasi atas Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengkaji atas dasar forward looking atas kerugian kredit yang diharapkan terkait dengan instrumen hutangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Kerugian kredit yang diharapkan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, didiskon berdasarkan perkiraan Expectied Interest Return awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari ketentuan kontraktual.

Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah ada peningkatan risiko kredit yang signifikan. Suatu tunjangan kerugian penurunan nilai setara dengan kerugian kredit yang diharapkan seumur hidup diberikan jika ada peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Jika tidak, pada jumlah yang sama dengan 12 bulan kerugian kredit yang diharapkan.

Suatu aset keuangan dihapuskan ketika tidak ada ekspektasi wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Jumlah kerugian atau pembalikan kredit yang diharapkan diakui sebagai kerugian penurunan nilai atau keuntungan dalam laba rugi dan disajikan secara terpisah dari yang lain jika material.

Penghentian Pengakuan

i. Aset keuangan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
b. Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (pass through arrangement), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Persediaan

Grup telah menerapkan PSAK No. 14 (Revisi 2008), "Persediaan".

Persediaan kendaraan bermotor dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode identikasi khusus.

Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi beban penjualan.

Penyisihan untuk persediaan usang dan tidak lancar ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat yang diharapkan.

n. Aset Tetap

Efektif 1 Januari 2016, Grup menerapkan Amandemen PSAK No. 16 (2015) "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi".

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

		Tarif
	Tahun	penyusutan

Bangunan	20	5%
Peralatan bengkel	4 - 8	12,5 - 25%
Peralatan kantor	4 - 8	12,5 - 25%
Kendaraan	4 - 8	12,5 - 25%

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai bagian dari akun "Aset Takberwujud" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah tercatatnya.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

n. Aset Tetap (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

o. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada tanggal pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari UPK atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (UPK) lebih rendah dari jumlah tercatatnya, jumlah tercatat aset (UPK) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

p. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok.

Utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang dan jasa di luar kegiatan usaha normal.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

q. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biayabiaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi di mana selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laba rugi selama periode pinjaman dengan metode bunga efektif.

Biaya pinjaman yang terjadi untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset dan mempersiapkannya sampai dapat digunakan sesuai tujuan yang dimaksudkan. Biaya pinjaman lainnya dibebankan pada laba rugi.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

r. Imbalan Pascakerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pascakerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Pesangon

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja diakui sebagai liabilitas dan beban dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika pesangon ini jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, maka besarnya liabilitas pesangon disajikan sebesar nilai kini yang didiskontokan.

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
Kontrak memiliki substansi komersial
Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
1. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
1. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

1. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
1. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pelanggan. Pendapatan dari transaksi bill and hold diakui hanya jika (a) kemungkinan besar pengiriman akan terjadi; (b) produk telah dapat diidentifikasi secara spesifik dan siap untuk dikirim; (c) kontrak penjualan dengan jelas menunjukkan instruksi untuk menunda pengiriman; dan (d) syarat pembayaran berlaku umum.

Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa telah selesai dikerjakan. Bila suatu transaksi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

t. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup merupakan pihak penyewa

Grup menyewa aset tetap tertentu dengan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diakui sebesar biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak-guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak-guna atau masa sewa. Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap".

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

t. Sewa (Lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

Sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang; atau
Sewa yang asetnya bernilai-rendah.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup merupakan pihak pemberi sewa

Sebagai pihak pemberi sewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan,dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Bunga dan denda untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan, jika ada, dicatat sebagai bagian dari "Manfaat (Beban) Pajak" dalam laba rugi.

Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undangundang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama setahun.

Laba per saham dilusian, dihitung dengan membagi laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

w. Pelaporan Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

x. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen telah menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi terbaiknya atas jumlah tertentu. Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal laporan keuangan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut.

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No. 71. Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas keuangan memiliki dampak perlakukan akuntansi yang berbeda.

Klasifikasi sewa

Seperti dijelaskan dalam Catatan 2t, Grup menyewakan kendaraan bermotor dan mengklasifikasikan sewa tersebut sebagai sewa operasi.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Pertimbangan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Manajemen menentukan klasifikasi sewa tersebut berdasarkan PSAK No. 73 "Sewa". Penentuan ini memerlukan pertimbangan yang signifikan. Dalam pertimbangan ini, manajemen mengevaluasi berbagai faktor, antara lain apakah sewa tersebut mengalihkan/ tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dengan manfaat yang berkaitan dengan kepemilikan aset pendasar.

Sumber Utama atas Ketidakpastian Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan penggunaan dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan fitur teknologi dan model di masa depan serta perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sama. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir periode pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Namun demikian, hasil dimasa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Sumber Utama atas Ketidakpastian Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Perpajakan

Grup selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah utang pajak dan beban pajak.

4. KAS DAN BANK

	2020	2019
Kas - Rupiah	1.295.849.577	1.184.307.853
Bank - Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk	49.602.453.428	37.518.356.791
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	14.222.930.848	218.926.048
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.323.906.661	998.252.316
PT Bank CIMB Niaga Tbk	257.349.669	249.031.110
Lain-lain (saldo dibawah Rp 100 juta)	181.060.744	261.657.557
Jumlah	73.883.550.927	40.430.531.675

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat kas dan bank yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman atau liabilitas lainnya.

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	2020	2019

Kendaraan bermotor	41.077.782.258	40.973.671.052
Jasa pemeliharaan dan suku cadang	1.052.485.291	1.445.887.746
Jumlah	42.130.267.549	42.419.558.798

Rata-rata periode kredit atas penjualan barang dan jasa atas seluruh bisnis Grup bervariasi, tetapi tidak lebih dari 60 hari. Sebelum penerimaan konsumen baru, Grup melakukan analisis kredit dan menetapkan batasan kredit konsumen. Batasan kredit ini ditinjau secara berkala. Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur, kemungkinan debitur mengalami pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan wanprestasi atau tunggakan pembayaran dipertimbangkan sebagai indikasi penurunan nilai dan penyisihan atas penurunan nilai dibuat berdasarkan jumlah yang tidak dapat terpulihkan yang ditentukan dari pengalaman masa lalu.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh piutang usaha Grup belum jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih sehingga tidak ditetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah.

6. PERSEDIAAN

	2020	2018
Kendaraan bermotor	33.772.706.837	61.089.988.550
Suku cadang dan perlengkapan kendaraan bermotor	1.947.764.226	1.827.234.522
Jumlah	35.720.471.063	62.917.223.072

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, persediaan Grup telah diasuransikan oleh main dealer atau pemasok untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh banjir, huruhara dan risiko lainnya.

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 401.642.132.836 dan Rp 685.566.760.135.

Persediaan digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan pinjaman jangka pendek (Catatan 10).

7. UANG MUKA

	2020	2019

Pembelian tanah dan bangunan	127.443.515.929	123.104.871.857
Pembelian aset tetap kendaraan	30.000.000.000	30.000.000.000
Jumlah	157.443.515.929	153.104.871.857

Pada tanggal 1 September 2020, TAP (entitas anak), memberikan kewenangan kepada PT Bhineka Alam Sejahtera (BAS) untuk pengurusan pembelian tanah dan menyediakan bangunan tempat usaha diwilayah JABODETABEK untuk dealer mobil dan usaha terkait.

Pada tanggal 9 Januari 2018, BAGO (entitas anak) memberikan kewenangan kepada PT Tunas Indah Makmur (TIM) untuk penyediaan kendaraan niaga.

Pada tanggal 8 Januari 2018, SAGL (entitas anak) memberikan kewenangan kepada PT Bhineka Alam Sejahtera (BAS) untuk pengurusan pembelian tanah dan menyediakan bangunan tempat usaha diwilayah JABODETABEK untuk dealer mobil dan usaha terkait.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. UANG MUKA (Lanjutan)

Pada tanggal 2 Januari 2020, BDA (entitas anak) memberikan kewenangan kepada PT Bhineka Alam Sejahtera (BAS) untuk pengurusan pembelian tanah dan menyediakan bangunan tempat usaha diwilayah JABODETABEK untuk dealer mobil dan usaha terkait.

Pada tanggal 1 September 2020, SUNI (entitas anak) memberikan kewenangan kepada PT Bhineka Alam Sejahtera (BAS) untuk pengurusan pembelian tanah dan menyediakan bangunan tempat usaha diwilayah Jawa untuk dealer mobil dan usaha terkait.

Uang muka pembelian aset tetap kendaraan merupakan terutama uang muka pembelian kendaraan entitas anak BAGO (entitas anak) untuk kegiatan usaha BAGO (entitas anak).

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terutama merupakan biaya dibayar di muka asuransi aset tetap kendaraan BAGO.

9. ASET TETAP – NETO

			2020
	Saldo awal	Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan
Tanah	147.127.417.000	-	-	-	147.127.417.000
Bangunan	62.265.376.430	-	-	-	62.265.376.430
Peralatan bengkel	3.710.440.198	-	100.462.500	-	3.810.902.698
Peralatan kantor	4.578.293.463	-	333.142.410	-	4.911.435.873
Kendaraan	87.221.590.223	-	8.566.285.441	-	95.787.875.664
Aset dalam penyelesaian
Bangunan	-	-	4.374.375.000	-	4.374.375.000
Jumlah	304.903.117.314	-	13.374.265.351	-	318.277.382.665
Akumulasi penyusutan
Bangunan	6.566.262.237	-	3.113.268.824	-	9.679.531.061
Peralatan bengkel	1.225.986.528	-	445.764.207	-	1.671.750.735
Peralatan kantor	2.359.491.020	-	734.300.648	-	3.093.791.668
Kendaraan	26.525.647.673	-	9.226.298.736	-	35.751.946.409
Jumlah	36.677.387.458	-	13.519.632.415	-	50.197.019.873
Nilai buku	268.225.729.856				268.080.362.792
			2019
	Saldo awal	Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan
Tanah	171.327.417.000	-	15.000.000.000	(39.200.000.000)	147.127.417.000
Bangunan	62.265.376.430	-	-	-	62.265.376.430
Peralatan bengkel	3.436.918.056	-	273.522.142	-	3.710.440.198
Peralatan kantor	4.233.184.829	-	345.108.634	-	4.578.293.463
Kendaraan	75.803.162.950	-	18.004.100.000	(6.585.672.727)	87.221.590.223
Jumlah	317.066.059.265	-	33.622.730.776	(45.785.672.727)	304.903.117.314
Akumulasi penyusutan
Bangunan	3.452.993.417	-	3.113.268.820	-	6.566.262.237
Peralatan bengkel	757.019.324	-	468.967.204	-	1.225.986.528
Peralatan kantor	1.500.698.452	-	858.792.568	-	2.359.491.020
Kendaraan	20.640.205.917	-	9.141.561.832	(3.256.120.076)	26.525.647.673
Jumlah	26.350.917.110	-	13.582.590.424	(3.256.120.076)	36.677.387.458
Nilai buku	290.715.142.155				268.225.729.856

*) Penambahan aset tetap pada tahun 2019 termasuk penambahan aset tetap yang berasal dari akuisisi entitas anak (Catatan 1d).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET TETAP – NETO (Lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pokok pendapatan (Catatan 20) Beban penjualan, umum	9.042.871.430	8.960.244.323
dan administrasi (Catatan 21)	4.476.760.985	4.622.346.101
Jumlah	13.519.632.415	13.582.590.424

Grup memiliki beberapa bidang tanah yang berlokasi di Malang, Klaten, Bali, Madiun dan Probolinggo seluas 16.918 m² . Bentuk hak legal tanah selain yang masih dalam proses berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") atas nama entitas anak yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 sampai 2043.

Tanah dan bangunan digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan pinjaman jangka pendek (Catatan 10).

Kendaraan digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan pinjaman jangka panjang (Catatan 14).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kendaraan Grup disewakan untuk sewa operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 120.934.315.000 dan Rp 66.138.174.016. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya kerugian.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari aset tetap tidak melebihi nilai terpulihkan (recoverable amount), oleh karena itu tidak perlu dilakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap.

10. UTANG BANK JANGKA PENDEK

2020	2019

35.659.481.314	20.574.524.445
-	4.765.480.200
35.659.481.314	25.340.004.645

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Bumi Arta Tbk

BAGU

Pada tanggal 14 Desember 2018, BAGU memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bumi Arta Tbk (BBA) sebagai berikut:

a. Time Loan Revolving Plafon Reguler sebesar Rp 25.000.000.000.
b. Time Loan Revolving Plafon Seasonal dan/atau fleet sebesar Rp 15.000.000.000.

Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 9,5% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

Tanah dan bangunan dengan status SHGB seluas 3.723 m² yang terletak di Malang, atas nama BAGU.
Persediaan kendaraan bermotor milik BAGU.

Pinjaman BAGU dari BBA mencakup beberapa persyaratan antara lain:

a. Menjual, melepaskan, membebani atau menggadaikan dengan cara bagaimanapun juga kekayaan BAGU.
b. Menjamin baik secara langsung atau tidak langsung atau secara lain menjadi bertanggung jawab atas kewajiban keuangan dari sesorang atau badan lain
c. Melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.
d. Melunasi utang BAGU kepada Pemegang Saham selama utang BAGU kepada bank belum lunas seluruhnya.
e. Melakukan merger, konsolidasi atau reorganisasi yang merubah struktur manajemen atau Pemegang Saham.
f. Menyerahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban BAGU berdasarkan perjanjian.
g. Jumlah kas dan bank, piutang usaha dan persediaan harus lebih besar dari utang usaha dan pinjaman bank.

Pada tanggal 14 Desember 2020, BAGU telah memperpanjang fasilitas kredit dari BBA, fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 9% pertahun dengan jatuh tempo 12 bulan.

SBM

Pada tanggal 13 Agustus 2018, SBM memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan limit sebesar Rp 8.000.000.000 dari PT Bank Bumi Arta Tbk (BBA).

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan dengan status SHGB seluas 2.815 m² yang terletak di Probolinggo atas nama SBM.

Pada tanggal 10 Mei 2019, SBM memperoleh fasilitas kredit dari BBA sebagai berikut:

a. Time Loan Revolving Plafon Reguler sebesar Rp 2.000.000.000.
b. Time Loan Revolving Plafon Seasonal dan/atau fleet sebesar Rp 8.000.000.000.

Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 9,5% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.

Pinjaman SBM dari BBA mencakup beberapa persyaratan antara lain:

a. Menjual, melepaskan, membebani atau menggadaikan dengan cara bagaimanapun juga kekayaan SBM.
b. Menjamin baik secara langsung atau tidak langsung atau secara lain menjadi bertanggung jawab atas kewajiban keuangan dari sesorang atau badan lain.
c. Melakukan Tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.
d. Melunasi utang SBM kepada Pemegang Saham selama utang SBM kepada bank belum lunas seluruhnya.
e. Melakukan merger, konsolidasi atau reorganisasi yang merubah struktur manajemen atau Pemegang Saham.
f. Menyerahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban SBM berdasarkan perjanjian.

Pada tanggal 10 Mei 2020, SBM telah memperpanjang fasilitas kredit dari BBA, fasilitas kredit Time Loan Revolving Plafon Reguler dan dikenakan suku bunga sebesar 9,5% pertahun dan fasilitas Time Loan Revolving Plafon Seasonal dan/atau Fleet dikenakan suku bunga 8,75% dengan jatuh tempo 12 bulan.

SAG

Pada tanggal 9 Mei 2018, SAG memperoleh fasilitas kredit rekening koran dengan limit sebesar Rp 7.000.000.000 dari BBA.

Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan.

Pada tanggal 21 Mei 2019, fasilitas kredit rekening koran memperoleh perpanjangan dengan jangka waktu 12 bulan dan perubahan limit menjadi Rp 3.000.000.000.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pada tanggal 21 Mei 2019, SAG memperoleh fasilitas kredit demand loan dealer financing sebesar Rp 7.000.000.000 dari BBA. Fasilitas tersebut dikenakan suku bunga 9,50% dengan jangka waktu 12 bulan.

Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan Tanah dan bangunan dengan status SHGB seluas 4.000 m² yang terletak di Madiun, atas nama SAG.

Pinjaman SAG dari BBA mencakup beberapa persyaratan antara lain:

a. Menjual, melepaskan, membebani atau menggadaikan dengan cara bagaimanapun juga kekayaan SAG.
b. Menjamin baik secara langsung atau tidak langsung atau secara lain menjadi bertanggung jawab atas kewajiban keuangan dari seorang atau badan lain.
c. Melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.
d. Melunasi utang SAG kepada Pemegang Saham selama utang SAG kepada bank belum lunas seluruhnya.
e. Melakukan merger, konsolidasi atau reorganisasi yang merubah struktur manajemen atau Pemegang Saham.
f. Menyerahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban SAG berdasarkan perjanjian.

Pada tanggal 20 Mei 2020, SAG telah memperpanjang fasilitas kredit dari BBA, fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 9,5% pertahun untuk fasilitas pinjaman rekening koran dan sebesar 8,75% pertahun untuk fasilitas demand loan dealer financing dengan jatuh tempo 12 bulan.

BPM

Pada tanggal 6 Januari 2020, BPM memperoleh fasilitas pinjaman dari BBA sebagai berikut:

Pinjaman rekening koran dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku sebesar 9% per tahun.

Pinjaman rekening koran dealer financing dengan jumlah maksimum sebesar Rp 7.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku sebesar 9% per tahun.

Seluruh fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2021.

Fasilitas ini dijaminkan dengan sebagai berikut:

Hak Guna Bangunan No. 00001 seluas 4.670 m² yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Klaten, Kecamatan Djogonalan, Desa/Kelurahan Tangkisan Pos.
Persediaan sebesar Rp 7.450.457.978.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pinjaman BPM dari BBA mencakup beberapa persyaratan antara lain:

a. Menjual, melepaskan, membebani atau menggadaikan dengan cara bagaimanapun juga kekayaan BPM.
b. Menjamin baik secara langsung atau tidak langsung atau secara lain menjadi bertanggung jawab atas kewajiban keuangan dari sesorang atau badan lain.
c. Melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.
d. Melunasi utang BPM kepada Pemegang Saham selama utang BPM kepada bank belum lunas seluruhnya.
e. Melakukan merger, konsolidasi atau reorganisasi yang merubah struktur manajemen atau pemegang saham.
f. Menyerahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban BPM berdasarkan perjanjian.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 16 April 2019, BPM memperoleh fasilitas kredit Demand Financing dengan limit sebesar Rp 7.000.000.000 dari PT Bank Permata Tbk (BP).

Fasilitas kredit tersebut dikenakan suku bunga sebesar 9,50% per tahun dengan jangka waktu 12 bulan. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

Tanah dan bangunan dengan status SHGB seluas 4.670 m² yang terletak di Klaten, atas nama BPM.
Corporate Guarantee dari PT Bintang Putra Mobilindo.

Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Januari tahun 2020.

11. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

	2020	2019

Kendaraan bermotor	45.050.263.432	69.778.216.032
Aksesoris	10.890.501.111	351.529.421
Suku cadang	673.279.885	342.770.041
Jumlah	56.614.044.428	70.472.515.494

Seluruh utang usaha merupakan utang usaha belum jatuh tempo dan dalam mata uang Rupiah.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Akun ini terutama merupakan uang titipan dari pelanggan untuk pengurusan balik nama kendaraan bermotor.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Pajak dibayar dimuka merupakan pajak pertambahan nilai 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing Rp 7.344.597.667 dan Rp 2.121.721.759.

b. Utang Pajak

	2020	2019
Pajak kini Perusahaan	-	-
Entitas anak Pajak penghasilan	978.508.609	801.818.950
Pasal 21	29.783.697	135.093.353
Pasal 23	7.575.972	7.506.196
Pasal 25	80.774.098	119.642.432
Pasal 4(2)	81.400.347	930.000
Pajak Pertambahan Nilai	3.219.170.322	4.537.516.379
Jumlah	4.397.213.045	5.602.507.310

c. Pajak Penghasilan

Beban (manfaat) pajak Perusahaan terdiri dari:

	2020	2019
Pajak kini
Perusahaan	-	-
Entitas anak	5.505.633.456	7.794.544.000
Pajak tangguhan - entitas anak	530.781.006	28.380.680
Jumlah	6.036.414.462	7.822.924.680

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak Kini

Rekonsilasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan rugi fiskal Perusahaan sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian	15.784.634.474	17.651.441.119
Dikurangi laba sebelum pajak entitas anak	18.653.817.992	19.476.070.185
Rugi sebelum pajak Perusahaan	(2.869.183.518)	(1.824.629.066)
Beda tetap
Pendapatan bunga	(16.693)	(12.441)
Imbalan pascakerja	41.137.805	33.798.773
Jumlah	41.121.112	33.786.332
Rugi fiskal Perusahaan	(2.828.062.406)	(1.790.842.734)
Rugi fiskal tahun 2017	(1.718.023.958)	(1.718.023.958)
Rugi fiskal tahun 2018	(1.895.676.673)	(1.895.676.673)
Rugi fiskal tahun 2019	(1.790.842.734)	-
Akumulasi rugi fiskal	(8.232.605.771)	(5.404.543.365)

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban pajak kini dengan tarif yang berlaku
Perusahaan	-	-
Entitas anak	5.505.633.456	7.794.544.000
Jumlah	5.505.633.456	7.794.544.000
Dikurangi pembayaran pajak
Penghasilan dibayar dimuka:
Perusahaan	-	-
Entitas anak	4.527.124.847	6.992.725.050
Jumlah	4.527.124.847	6.992.725.050
Estimasi utang pajak kini	978.508.609	801.818.950
Rincian utang pajak kini:
Perusahaan	-	-
Entitas anak	978.508.609	801.818.950
Jumlah utang pajak kini - Pasal 29	978.508.609	801.818.950

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Jumlah rugi fiskal Perusahaan diatas digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Perusahaan kepada Kantor Pajak.

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup menghitung, melaporkan dan menyetor pajak-pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri (self assessment). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

d. Pajak Tangguhan

Aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup terdiri adalah sebagai berikut:

			2020
	Saldo	Dikreditkan	Dibebankan ke		Saldo
	1 Januari 2020	(dibebankan) ke laba rugi	Penghasilan Komprehensif lain	Penyesuaian	31 Desember 2020
Aset pajak tangguhan
Perusahaan
Imbalan pascakerja	30.312.295	9.050.317	2.593.172	(3.637.475)	38.318.309
Entitas anak
Aset tetap	(220.034.146)	(46.584.099)	-	26.404.097	(240.214.148)
Imbalan pascakerja	308.935.606	74.457.999	17.224.179	(37.072.274)	363.545.510
Subjumlah	88.901.460	27.873.900	17.224.179	(10.668.177)	123.331.362
Jumlah	119.213.755	36.924.217	19.817.351	(14.305.652)	161.649.671
Liabilitas pajak tangguhan Entitas anak
Aset tetap	(44.941.046)	(561.355.934)	-	5.392.926	(600.904.054)
Imbalan pascakerja	11.434.399	3.935.566	524.580	(1.372.129)	14.522.416
Jumlah	(33.506.647)	(557.420.368)	524.580	4.020.797	(586.381.638)

			2019
		Dikreditkan	Dibebankan ke
	Saldo	(dibebankan)	Penghasilan		Saldo
	1 Januari 2018	ke laba rugi	Komprehensif lain	Penyesuaian	31 Desember 2019
Aset pajak tangguhan
Perusahaan
Imbalan pascakerja	19.760.223	8.449.693	2.102.379	-	30.312.295
Entitas anak
Aset tetap	(152.412.631)	(67.621.515)	-	-	(220.034.146)
Imbalan pascakerja	225.679.308	64.777.755	18.478.543	-	308.935.606
Subjumlah	73.266.677	(2.843.760)	18.478.543	-	88.901.460
Jumlah	93.026.900	5.605.933	20.580.922	-	119.213.755
Liabilitas pajak tangguhan Entitas anak
Aset tetap	-	(44.941.046)	-	-	(44.941.046)
Imbalan pascakerja	-	10.954.433	479.966	-	11.434.399

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki akumulasi fiskal masingmasing sebesar Rp 8.232.605.771 dan Rp 5.404.543.365 yang dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak pada periode mendatang. Berdasarkan proyeksi manajemen Perusahaan, laba kena pajak periode mendatang tidak akan tersedia untuk mengkompensasi rugi fiskal tersebut sehingga aset pajak tangguhan tidak diakui.

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pada tanggal 30 April 2020, SUNI dan SUNU menerima SKPKB dari kantor pajak sebagai berikut:

No Surat	Entitas	Jenis Pajak	Masa Pajak tahun 2016	Jumlah
00013/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Maret		411.577.427
00014/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 April		411.577.427
00015/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Mei		411.577.427
00016/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Juni		411.577.427
00017/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Juli		411.577.427
00018/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Agustus		411.577.427
00019/203/16/532/20	SUNI		PPh psl 23 September	411.577.427
00020/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Oktober		411.577.427
00021/203/16/532/20	SUNI		PPh psl 23 November	411.577.427
00022/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Desember		411.577.427
00023/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Januari		411.577.427
00024/203/16/532/20	SUNI	PPh psl 23 Febuari		411.577.427
00001/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Oktober		222.403.383
00002/203/16/532/20	SUNU		PPh psl 23 November	222.403.383
00003/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Desember		222.403.385
00004/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Januari		222.403.383
00005/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Febuari		222.403.383
00006/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Maret		222.403.383
00007/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 April		222.403.383
00008/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Mei		222.403.382
00009/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Juni		222.403.383
00010/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Juli		222.403.383
00011/203/16/532/20	SUNU	PPh psl 23 Agustus		222.403.383
00012/203/16/532/20	SUNU		PPh psl 23 September	222.403.383

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Pada tanggal 30 April 2020, SUNI menerima SKPLB pajak penghasilan dengan No surat 00002/406/16/532/20 tahun pajak 2016 dengan jumlah Rp 12.600.000.

Pada tanggal 30 April 2020, SUNU mendapatkan SKPLB pajak penghasilan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dengan No surat 00001/406/16/532/20 Tahun 2016 dengan jumlah Rp 12.562.500.

g. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 (SKP)

Pada tanggal 30 April 2020, SUNI menerima SKP Nihil Pph 21 dengan No surat 00002/501/16/532/20 masa pajak Januari sd Desember 2016.

Pada tanggal 30 April 2020, SUNU menerima SKP Nihil PPh 21 dengan No surat 00001/501/16/532/20 masa pajak Januari sd Desember 2016.

Pada tanggal 30 April 2020, SUNU menerima SKP Nihil PPh pasal 4 (2) dengan No surat 00001/540/16/532/20 masa pajak Januari sd Desember 2016.

h. Surat Tagihan Pajak (STP)

Pada tanggal 30 April 2020, SUNI & SUNU menerima STP sebagai berikut:

No Surat	Entitas	Jenis Pajak	Masa Pajak tahun 2016	Jumlah
00004/101/16/532/20	SUNI	PPh psl 21	November -Desember	200.000
00004/103/16/532/20	SUNI	PPh psl 23	Januari-Desember	1.200.000
00023/103/16/532/20	SUNI	Penghasilan	Tahun 2016	1.200.000
00003/103/16/532/20	SUNU	PPh psl 23	Januari-Desember	1.200.000
00003/101/16/532/20	SUNU	PPh psl 21	Januari-Desember	1.200.000
00022/106/16/532/20	SUNU	Penghasilan	Januari-Desember	1.200.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

i. Surat Keberatan

Pada tanggal 27 Mei 2020, SUNI dan SUNU mengajukan surat keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebagai berikut:

No Surat	Entitas	Jenis Pajak	Masa Pajak tahun 2016	Jumlah
042/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Januari	411.577.427
041/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Febuari	411.577.427
052/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Maret	411.577.427
051/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	April	411.577.427
050/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Mei	411.577.427
049/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Juni	411.577.427
048/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Juli	411.577.427
047/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Agustus	411.577.427
046/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	September	411.577.427
045/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Oktober	411.577.427
044/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	November	411.577.427
043/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl 23	Desember	411.577.427
053/DIR-SUNI/V/2020	SUNI	PPh psl25/29 Tahun 2016		12.600.000
029/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Januari	222.403.383
028/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Febuari	222.403.383
027/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Maret	222.403.383
026/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	April	222.403.383
025/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Mei	222.403.383
024/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Juni	222.403.383
023/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Juli	222.403.383
022/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Agustus	222.403.383
021/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	September	222.403.383
032/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Oktober	222.403.383
031/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	November	222.403.383
030/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 23	Desember	222.403.383
033/DIR-SUNU/V/2020	SUNU	PPh psl 25/29 Tahun 2016		12.562.500

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

j. Surat Pembatalan/Pengurangan

Pada tanggal 27 Mei 2020, SUNI mengajukan surat pembatalan/ pengurangan atas STP PPh 23 masa Januari-Desember 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dengan No surat 054/DIR-SUNI/V/2020 dengan jumlah Rp 1.200.000.

Pada tanggal 27 Mei 2020, SUNU mengajukan surat pembatalan/ pengurangan atas STP PPh 23 masa Januari-Desember 2016 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dengan No surat 033/DIR-SUNU/V/2020 dengan jumlah Rp 1.200.000.

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan pinjaman entitas anak sebagai berikut:

	Periode pinjaman	2020	2019
Pinjaman bank
PT Bank Victoria Syariah	Oktober 2019 - Oktober 2024	14.000.000.000	14.750.000.000
PT Bank Bumi Arta	Desember 2017 - Desember 2022	3.574.531.020	6.983.278.738
PT Bank Bumi Arta	Maret 2018 - Juni 2023	5.223.329.040	-
PT Bank Permata Tbk	Desember 2017 - Desember 2022	-	4.881.355.917
Subjumlah		22.797.860.060	26.614.634.655
Pinjaman lembaga keuangan lainnya
PT Mega Central Finance	April 2018 - April 2023	5.484.945.720	4.536.644.699
PT Toyota Astra Financial Services	Febuari 2018 - Juli 2022	2.445.332.661	5.356.029.043
PT Mandiri Tunas Finance	Januari 2019 - Oktober 2022	1.362.303.578	2.562.513.634
PT Astra Sedayu Finance	Febuari 2018 - Maret 2023	1.304.711.000	826.237.867
PT Mizuho Balimor Finance	Mei 2018 - July 2022	466.845.500	1.004.343.022
PT BCA Finance	Febuari 2018 - Juli 2021	242.092.403	1.604.379.147
PT Toyota Astra Finance	Febuari 2018 - Jan 2021	20.128.962	629.292.758
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	Desember 2016 - Februari 2020	-	52.329.249
Subjumlah		11.326.359.824	16.571.769.419
Jumlah		34.124.219.884	43.186.404.074
Bagian jatuh tempo satu tahun		(12.064.627.520)	(12.762.345.832)
Bagian jangka panjang		22.059.592.364	30.424.058.242

PT Bank Victoria Syariah (BVS)

Pada tanggal 8 Oktober 2019, BAGO memperoleh fasilitas pembiayaan modal kerja dari BVS dengan jumlah maksimum sebesar Rp 15.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan expected yield sebesar 13% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2024.

Fasilitas ini dijamin dengan 83 unit mobil tahun 2011 - 2016.

PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Berdasarkan Surat No. 465/DIR-BVIS/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Perusahaan mendapatkan ijin perubahan 4 (empat) klausula negative covenants (termasuk tambahan 1 klausula yang dimohon) dari PT Bank Victoria Syariah (BVS) pada pasal 15 ayat 2 di dalam Akad Pembiayaan Modal Kerja dengan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 32 tanggal 9 Oktober 2019 Notaris Suwami Sukiman, SH, menjadi Affirmatif Covenants untuk fasilitas pembiayaan MY888439 dengan tambahan syarat yaitu "Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 7 hari kalender, jika terjadi kejadian berikut ini:

a. Mengunakan fasilitas pembiayaan yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan akad pembiayaan.
b. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtangganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Nasabah kecuali yang berhubungan dibidang usahanya.
c. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya adalah mengubah Anggaran Dasar Perusahaan terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Komisaris, kecuali untuk peningkatan modal.
d. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penangung (Corporate Guarantor) terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan, selain asset Nasabah yang telah dijaminkan ke BVS, untuk kepentingan pihak lain.
e. Melakukan pelunasan pinjaman pemegam saham/affiliasi, selama pembayaran kewajiban ke BVS Lancar.
f. Memperoleh pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, dengan jaminan lain diluar asset Nasabah yang telah dijaminkan ke BVS (No double pledge).
g. Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas pembiayaan, selama pembayaran kewajiban ke BVS Lancar.
h. Memperoleh pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi kecuali dalam transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dan pemegang saham.
i. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah pembiayaan nasabah kepada Bank Victoria Syariah.
j. Melakukan investasi lainya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan kecuali investasi lainya yang telah ada saat ini.
k. Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada Pengadilan Niaga.
l. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan kepada pihak lain.
m. memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau kegiatan operasional sehari-hari.

PT Bank Bumi Arta (BBA)

SAG

Pada tanggal 30 November 2017, SAG memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari BBA dengan jumlah maksimum sebesar Rp 9.350.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku sebesar 9,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 November 2022 dengan grace period untuk pembayaran pokok pinjaman selama 3 bulan.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan milik SAG berupa SHGB No. 6 seluas 4.000 m²yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Desa/Kelurahan Sukosari.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Tanggal 22 Maret 2018, SAG memperoleh perpanjangan atas fasilitas tersebut hingga 22 Juni 2023.

BPM

Pada tanggal 6 Januari 2020, BPM memperoleh pinjaman investasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 5.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar 9,5% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2022.

Fasilitas ini dijaminkan dengan sebagai berikut:

Hak Guna Bangunan No. 00001 seluas 4.670 m²yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Klaten, Kecamatan Djogonalan, Desa/Kelurahan Tangkisanpos.
Persediaan sebesar Rp7.450.457.978.

PT Bank Permata Tbk (BP)

Pada tanggal 21 Desember 2017, BPM memperoleh fasilitas pinjaman term loan dari BP untuk keperluan investasi dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 8.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku bunga 9,25% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk melakukan pembayaran kembali (refinancing) atas seluruh pinjaman BPM kepada PT Bank Bumi Arta yang diperoleh pada tanggal 21 Desember 2017.

Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan milik BPM SHGB No. 00001 seluas 4.670 m² yang terletak di Kelurahan Tangkisan Pos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah.

Pinjaman BP mensyaratkan BPM untuk memenuhi rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2019, BPM belum memenuhi rasio keuangan tersebut. Meskipun belum memenuhi rasio keuangan yang diwajibkan oleh BP, BPM belum pernah menerima pernyataan wanprestasi (default) dari BP.

PT Mega Central Finance (MCF)

Pada tahun 2018, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MCF dengan pembiayaan sebesar Rp 4.687.633.728 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 7,94% per tahun.

Pada tahun 2019, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MCF dengan pembiayaan sebesar Rp 2.606.661.734 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 9,58% per tahun.

Pada tahun 2020, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MCF dengan pembiayaan sebesar Rp 3.721.863.018 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 10,64% per tahun.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT Toyota Astra Financial Services (TAFS)

Pada tahun 2017, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui TAFS dengan pembiayaan sebesar Rp 8.044.219.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 11,13% per tahun. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Agustus 2020.

Pada tahun 2018, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui TAFS dengan pembiayaan sebesar Rp 1.683.110.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 9,22% per tahun.

Pada tahun 2019, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui TAFS dengan pembiayaan sebesar Rp 5.007.739.068 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 9,31% per tahun.

PT Mandiri Tunas Finance (MTF)

Pada tahun 2017, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MTF dengan pembiayaan sebesar Rp 2.118.340.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 11,11% per tahun. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Maret 2020.

Pada tahun 2019, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MTF dengan pembiayaan sebesar Rp 3.097.853.289 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 7,30% per tahun.

PT Astra Sedayu Finance (ASF)

Pada tahun 2018, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui ASF dengan pembiayaan sebesar Rp 1.325.987.890 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 7,99% per tahun.

Pada tahun 2019, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui ASF dengan pembiayaan sebesar Rp 253.113.376 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 7,04% per tahun.

Pada tahun 2020, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui ASF dengan pembiayaan sebesar Rp 487.720.770 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 11,16 % per tahun.

PT Mizuho Balimor Finance (MBF)

Pada tahun 2018, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MBF dengan pembiayaan sebesar Rp 448.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 7,06% per tahun.

Pada tahun 2019, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MBF dengan pembiayaan sebesar Rp 1.148.492.979 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 8,40% per tahun.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

PT BCA Finance (BF)

Pada tahun 2017, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui BF dengan pembiayaan sebesar Rp 4.448.129.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 11,04% per tahun. Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Agustus 2020.

Pada tahun 2018, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui BF dengan pembiayaan sebesar Rp 2.479.995.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 7,84% per tahun.

PT Toyota Astra Finance (TAF)

Pada tahun 2018, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui TAF dengan pembiayaan sebesar Rp 2.118.059.232 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 9,15% per tahun.

PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (MLCI)

Pada tahun 2017, BAGO memperoleh aset tetap kendaraan melalui MLCI dengan pembiayaan sebesar Rp 3.241.770.000 dengan jangka waktu 36 bulan dan bunga efektif rata-rata sebesar 11,09% per tahun.

Pada tahun 2020, pinjaman tersebut telah dilunasi oleh BAGO.

Seluruh pinjaman tersebut diatas kecuali fasilitas pinjaman BP dan BBA, dijamin dengan aset kendaraan yang bersangkutan.

15. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup menghitung dan membukukan liabilitas imbalan kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan ketentuan minimum dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah sebanyak 200 dan 199 karyawan masing-masing untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Liabilitas yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terkait liabilitas Grup atas program imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

2020	2019
	(1.402.729.194)
-	-
	(1.402.729.194)
-	-
(1.892.664.709)	(1.402.729.194)
	(1.892.664.709) (1.892.664.709)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

Jumlah yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Biaya jasa kini	288.150.789	251.314.447
Beban bunga neto	109.321.402	85.412.967
Komponen biaya atas imbalan pasti yang diakui di laba rugi (Catatan 21)	397.472.191	336.727.414
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang diakui pada penghasilan komprehensif lain Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul atas perubahan pada asumsi aktuarial	92.463.324	84.243.547
Komponen atas biaya imbalan pasti yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	92.463.324	84.243.547

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal	1.402.729.194	981.758.233
Beban jasa kini	288.150.789	251.314.447
Beban bunga neto	109.321.402	85.412.967
Komponen atas biaya imbalan pasti yang diakui
pada penghasilan komprehensif lain	92.463.324	84.243.547
Saldo akhir tahun	1.892.664.709	1.402.729.194

Mutasi liabilitas imbalan kerja pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019

Saldo awal tahun	1.402.729.194	981.758.233
Biaya diakui dalam laba rugi konsolidasian	397.472.191	336.727.414
Biaya diakui dalam penghasilan komprehensif lain	92.463.324	84.243.547
Saldo akhir tahun	1.892.664.709	1.402.729.194

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020
	1% Kenaikan	1% Penurunan

Tingkat diskonto Dampak terhadap liabilitas imbalan pascakerja	7,70% 1.628.473.764	5,70% 2.212.651.781

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (Lanjutan)

	2019
	1% Kenaikan	1% Penurunan
Tingkat diskonto	8,70%	6,70%
Dampak terhadap liabilitas imbalan pascakerja	1.207.262.191	1.639.901.434

Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas diatas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Estimasi imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berdasarkan laporan yang dinyatakan dalam perhitungan liabilitas PT Dian Artha Tama, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tersebut sebagai berikut:

	2020	2019
Tingkat bunga diskonto (% p.a)	6,65%	7,73%
Tingkat kenaikan upah (% p.a)	8,00%	8,00%
Tingkat mortalita	Indonesia - IV (2019)	Indonesia - III (2011)
Tingkat cacat	0,02%	0,02%
Tingkat pengunduran diri	5% sampai usia 30 dan menurun
	secara bertahap ke 0% pada usia 54
Usia pensiun normal	55	55

Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan diatas telah memenuhi ketentuan minimum dalam Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

16. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 di atas dikutip dari laporan yang dibuat oleh PT Sharestar Indonesia, Biro Administrasi Efek.

		2020
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Sinar Solusindo Sejahtera PT Capital Life Syariah Masyarakat (kepemilikan	1.122.137.000 659.885.500	29,50 17,35	112.213.700.000 65.988.550.000
masing-masing dibawah 5%) Jumlah	2.021.503.710 3.803.526.210	53,15 100,00	202.150.371.000 380.352.621.000

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. MODAL SAHAM (Lanjutan)

		2019
	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah

PT Capital Life Syariah	732.975.500	19,27	73.297.550.000
PT Delta Indo Swakarsa	507.775.000	13,35	50.777.500.000
Masyarakat (kepemilikan
masing-masing dibawah 5%)	2.562.775.710	67,38	256.277.571.000
Jumlah	3.803.526.210	100,00	380.352.621.000

Rekonsiliasi jumlah saham beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo awal Penerbitan saham baru waran seri I	3.803.526.210 -	3.803.247.640 278.570
Saldo akhir	3.803.526.210	3.803.526.210

17. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2020	2019
Agio saham Perusahaan pada penawaran umum perdana (Catatan 1b) Jumlah yang diterima untuk penerbitan 1.800.000.000 saham	185.400.000.000	185.400.000.000
Jumlah nilai nominal saham yang diterbitkan	(180.000.000.000)	(180.000.000.000)
Biaya emisi saham	(5.400.000.000)	(5.400.000.000)
Selisih nilai nominal saham yang diterbitkan
dengan nominal saham	35.267.300	35.267.300
Jumlah	35.267.300	35.267.300

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (KNP)

2020	2019
91.346.079	77.758.492

4.996.394	13.304.412
(139.672)	283.175
96.202.801	91.346.079

19. PENDAPATAN NETO

	2020	2019

Penjualan kendaraan bermotor	401.394.874.960	676.282.480.187
Jasa pemeliharaan dan suku cadang	42.332.815.743	51.333.354.635
Sewa operasi	25.431.250.000	21.169.203.200
Insentif	8.866.862.299	42.027.071.208
Jumlah	478.025.803.002	790.812.109.230

Tidak terdapat pendapatan dari pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan Grup dan tidak terdapat pendapatan dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2020	2019
Kendaraan bermotor
Persediaan awal	61.089.988.550	90.890.075.279
Pembelian neto	376.272.615.349	655.766.673.406
Persediaan tersedia untuk dijual	437.362.603.899	746.656.748.685
Persediaan akhir (Catatan 6)	(35.720.471.063)	(61.089.988.550)
Beban pokok penjualan kendaraan bermotor	401.642.132.836	685.566.760.135
Beban langsung pemeliharaan dan suku cadang	27.100.427.074	41.647.811.044
Jasa sewa
Penyusutan aset tetap (Catatan 9)	9.042.871.430	8.960.244.323
Pajak dan perijinan	1.617.494.048	1.549.608.763
Pemeliharaan	1.591.532.893	1.078.475.801
Asuransi	714.997.468	3.623.045.550
Jumlah jasa sewa	12.966.895.839	15.211.374.437
Jumlah	441.709.455.749	742.425.945.616

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. BEBAN POKOK PENDAPATAN (Lanjutan)

Pembelian kepada satu pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember
	2020	(%)	2019	(%)
PT Istana Mobil Surabaya Indah	244.096.432.949	64,87%	456.491.969.655	69,61%
PT Mandalatama Armada Motor	46.801.897.957	12,44%	-	-
Jumlah	290.898.330.906	77,31%	456.491.969.655	69,61%

Tidak terdapat pembelian dari pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

21. BEBAN USAHA

	2020	2019
Rincian beban usaha berdasarkan fungsi Beban penjualan Beban umum dan administrasi	1.671.643.701 28.320.986.402	2.708.250.955 27.689.163.893
Jumlah	29.992.630.103	30.397.414.848
	2020	2019
Rincian beban usaha berdasarkan sifat
Gaji dan tunjangan	13.869.025.662	15.455.043.219
Penyusutan (Catatan 9)	4.476.760.985	4.622.346.101
Administrasi saham	2.620.738.700	591.163.784
Pajak dan perijinan	1.691.380.610	954.996.166
Pemasaran	1.671.643.701	2.262.127.882
Kantor	1.533.833.025	699.802.857
Profesional dan konsultan	1.392.037.093	1.005.819.642
Listrik dan telepon	1.139.122.159	1.474.921.084
Perbaikan dan pemeliharaan	640.099.700	1.470.977.018
Imbalan pascakerja (Catatan 15)	397.472.191	336.727.414
Sewa	273.237.436	255.761.884
Transportasi dan perjalanan dinas	241.494.815	1.156.903.055
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	45.784.026	110.824.742
Jumlah	29.992.630.103	30.397.414.848

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut: 2020 2019 Laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 9.743.363.290 9.814.928.852 Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar 3.803.526.210 3.803.338.010 Efek saham berpotensi dilusi - 77.508 Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian 3.803.526.210 3.803.415.518 Laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk: Dasar 2,56 2,58 Dilusian 2,56 2,58

23. INFORMASI SEGMEN

Segmen Usaha

Keseluruhan aktivitas usaha Grup berasal dari pasar lokal. Grup mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha yang terdiri atas penjualan kendaraan bermotor dan suku cadang, sewa operasi dan lainnya.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, pendanaan (termasuk biaya pendanaan dan pendapatan pendanaan) dan pajak penghasilan dikelola secara kelompok usaha dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

			2020
	Kendaraan
	bermotor dan	Sewa
	suku cadang	operasi	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan eksternal	452.594.553.002	25.431.250.000	-	-	478.025.803.002
Hasil segmen	23.851.993.092	12.464.354.161	-	-	36.316.347.253
Beban usaha segmen	(28.978.586.740)	(989.021.950)	(25.021.413)	-	(29.992.630.103)
Keuntungan (kerugian) lainnya - neto	16.424.549.150	(1.049.717.976)	-	-	15.374.831.174
Beban keuangan	(2.969.859.528)	(2.944.054.322)	-	-	(5.913.913.850)
Laba segmen	8.328.095.974	7.481.559.913	(25.021.413)	-	15.784.634.474
INFO RMASI LAINNYA
Pengeluaran modal	4.909.979.910	8.464.285.441	-	-	13.374.265.351
Penyusutan	4.476.760.985	9.042.871.430	-	-	13.519.632.415
LAPO RAN PO SISI KEUANGAN KEUANGAN
Segmen aset	425.326.426.551	91.193.041.722	914.054.740.929	(835.434.944.230)	595.139.264.972
Segmen liabilitas	350.489.431.238	77.148.545.150	388.153.238.984	(657.806.529.857)	157.984.685.515

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan)

			2019
	Kendaraan
	bermotor dan	Sewa
	suku cadang	operasi	Lainnya	Eliminasi	Konsolidasian
PENDAPATAN USAHA
Pendapatan eksternal	769.642.906.030	21.169.203.200	-	-	790.812.109.230
Hasil segmen	42.428.334.850	5.957.828.764	-	-	48.386.163.614
Beban usaha segmen	(28.278.944.632)	(327.627.481)	(1.790.842.735)	-	(30.397.414.848)
Keuntungan (kerugian) lainnya - neto	6.506.263.076	293.520.469	12.441	-	6.799.795.986
Beban keuangan	(5.057.403.260)	(2.079.700.373)	-	-	(7.137.103.633)
Laba segmen	15.598.250.034	3.844.021.379	(1.790.830.294)	-	17.651.441.119
INFO RMASI LAINNYA
Pengeluaran modal	15.618.630.739	5.890.239.591	-	-	21.508.870.330
Penyusutan	4.622.346.102	8.960.244.322	-	-	13.582.590.424
LAPO RAN PO SISI KEUANGAN KEUANGAN
Segmen aset	425.516.144.830	161.847.539.405	420.173.642.104	(427.601.315.177)	579.936.011.162
Segmen liabilitas	359.324.873.832	145.735.535.501	1.424.860.769	(354.027.739.778)	152.457.530.324

24. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

a. Nilai wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan mendekati atau setara dengan nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan atau akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

Nilai wajar pinjaman jangka panjang diperkiraan mendekati nilai tercatat karena tingkat suku bunga telah ditentukan secara kontraktual.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Direksi.

Risiko Pasar

1) Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman bank suku bunga mengambang. Instrumen keuangan tingkat bunga mengambang keuangan mengacu pada risiko tingkat suku bunga arus kas.

Grup selalu melakukan analisa atas dampak dari tingkat suku bunga terhadap biaya operasional dan kemampuan Grup sebelum melakukan menyetujui pinjaman. Grup mengelola risiko suku bunga dengan melakukan analisa pergerakan suku bunga dalam menentukan komposisi portofolio pinjaman suku bunga tetap dan variabel.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

1) Manajemen risiko tingkat bunga (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh pinjaman Grup menggunakan tingkat bunga tetap.

	2020
	Bunga	Bunga
	Mengambang	Tetap	Tanpa bunga	Jumlah
Aset keuangan
Kas dan bank	-	72.587.701.350	1.295.849.577	73.883.550.927
Piutang usaha - pihak ketiga	-	-	42.130.267.549	42.130.267.549
Jumlah aset keuangan	-	72.587.701.350	43.426.117.126	116.013.818.476
Liabilitas keuangan
Utang bank jangka pendek	-	35.659.481.314	-	35.659.481.314
Utang usaha - pihak ketiga	-	-	56.614.044.428	56.614.044.428
Pinjaman jangka panjang	-	34.124.219.884	-	34.124.219.884
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	24.710.680.497	24.710.680.497
Jumlah liabilitas keuangan	-	69.783.701.198	81.324.724.925	151.108.426.123
Jumlah aset (liabilitas)
keuangan - neto	-	2.804.000.152	(37.898.607.799)	(35.094.607.647)

	2019
	Bunga	Bunga
	Mengambang	Tetap	Tanpa bunga	Jumlah
Aset keuangan
Kas dan bank	-	39.246.223.822	1.184.307.853	40.430.531.675
Piutang usaha - pihak ketiga	-	-	42.419.558.798	42.419.558.798
Jumlah aset keuangan	-	39.246.223.822	43.603.866.651	82.850.090.473
Liabilitas keuangan
Utang bank jangka pendek	-	25.340.004.645	-	25.340.004.645
Utang usaha - pihak ketiga	-	-	70.472.515.494	70.472.515.494
Pinjaman jangka panjang	-	43.186.404.074	-	43.186.404.074
Utang lain-lain - pihak ketiga	-	-	6.419.862.960	6.419.862.960
Jumlah liabilitas keuangan	-	68.526.408.719	76.892.378.454	145.418.787.173
Jumlah aset (liabilitas)
keuangan - neto	-	(29.280.184.897)	(33.288.511.803)	(62.568.696.700)

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

2) Manajemen risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang timbul atas saldo instrumen keuangan dalam hal konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang terhadap Grup.

Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan hanya melakukan transaksi dengan pihak yang diakui dan layak kredit, menetapkan kebijakan internal atas verifikasi dan otorisasi kredit, dan secara teratur memonitor kolektibilitas piutang untuk mengurangi risiko tersebut.

Eksposur posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019

Kas dan bank	73.883.550.927	40.430.531.675
Piutang usaha - pihak ketiga	42.130.267.549	42.419.558.798
Jumlah	116.013.818.476	82.850.090.473

3) Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko Grup yang terkait dengan kesulitan dalam pembiayaan proyek dan memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memperhatikan rasio pendanaan dari pihak ketiga (pinjaman) dan pendanaan melalui modal sendiri.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan dana, komitmen fasilitas bank dan lembaga keuangan lainnya dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Grup memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkesinambungan.

	2020
		Periode jatu tempo
	Jumlah					Lebih dari
	tercatat	Sampai 1 tahun	1 - 2 tahun	2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	5 tahun
Liabilitas keuangan
Utang bank jangka pendek	35.659.481.314	35.659.481.314	-	-	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	56.614.044.428	56.614.044.428	-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	24.701.259.578	24.701.259.578	-	-	-	-
Pinjaman jangka panjang	34.124.219.884	12.064.627.520	16.559.592.364	3.000.000.000	2.500.000.000	-
Jumlah liabilitas keuangan	151.099.005.204	129.039.412.840	16.559.592.364	3.000.000.000	2.500.000.000	-

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (Lanjutan)

3) Manajemen risiko likuiditas (Lanjutan)

	2019
	Jumlah tercatat	Sampai 1 tahun	1 - 2 tahun	Periode jatu tempo 2 - 3 tahun	3 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Liabilitas keuangan
Utang bank jangka pendek	25.340.004.645	25.340.004.645	-	-	-	-
Utang usaha - pihak ketiga	70.472.515.494	70.472.515.494	-	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	6.419.862.960	6.419.862.960	-	-	-	-
Pinjaman jangka panjang	43.186.404.074	12.762.345.832	30.424.058.242	-	-	-
Jumlah liabilitas keuangan	145.418.787.173	114.994.728.931	30.424.058.242	-	-	-

c. Manajemen modal

Grup mengelola risiko usaha untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, kas dan bank (Catatan 4) dan ekuitas.

Direksi Grup secara berkala melakukan reviu terhadap struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

25. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan personel manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh. manajemen kunci tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan.

Transaksi Pihak Berelasi

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp 2.016.795.000 dan Rp 1.826.500.000, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. AKTIVITAS NONKAS

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

	2020	2019
Perolehan aset tetap melalui pinjaman
jangka panjang	8.464.285.441	12.113.860.446

27. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

	1 Januari	Arus kas	Arus kas	31 Desember
	2020	pendanaan	pembayaran	2020
Utang bank jangka pendek	25.340.004.645	327.240.567.462	(316.921.090.793)	35.659.481.314
Pinjaman jangka panjang	43.186.404.074	40.778.708.217	(41.376.606.966)	42.588.505.325
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	68.526.408.719	368.019.275.679	(358.297.697.759)	78.247.986.639
	1 Januari	Arus kas	Arus kas	31 Desember
	2019	pendanaan	pembayaran	2019

Utang bank jangka pendek	36.712.718.737	595.503.534.681	(606.876.248.773)	25.340.004.645
Utang jangka panjang	32.670.994.762	27.113.860.446	(16.598.451.134)	43.186.404.074

28. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Grup melakukan perjanjian dengan beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

Perjanjian pekerjaan perawatan gedung public area BAGU dengan PT Werbel Indonesia Services sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2021.
Perjanjian pekerjaan perawatan gedung BAGU dengan PT Prima Karya Sarana Sejahtera sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021.
Perjanjian kerjasama pembelian BBM (bahan bakar minyak) BAGU dengan PT Sinar Wahana Surya Jaya (Pengusaha Pompa Bensin ijin resmi Pertamina) sejak tanggal 1 Mei 2020 dan dapat berakhir sewaktu-waktu apabila bila salah satu pihak melanggar ketentuan yang berlaku.
Perjanjian pengadaan sparepart merk Honda BAGU dengan Bengkel Mulia Jaya sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 6 Januari 2021 dan diperpanjang otomatis setiap 3 bulan.
Perjanjian pengadaan sparepart merk Honda BAGU dengan Moro Joyo Oli sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 12 Januari 2021 dan diperpanjang otomatis setiap 3 bulan
Perjanjian sewa menyewa ruangan kantor BDU dengan PT Bintang Andalan Graha tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.
Perjanjian sewa bangunan ruko kantor SAGL dengan PT Dagsap Endura Eatore sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 5 Januari 2021.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. KOMITMEN DAN KONTIJENSI (Lanjutan)

Perjanjian sewa bangunan beserta fasilitas SBM dengan Ross Janto sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021.
Perjanjian sewa rumah BDA dengan I Wayan Sumerta sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
Perjanjian sewa bangunan toko SAG dengan Hadi Susanto sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2022.

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Perjanjian Bank

BPM

Pada tanggal 6 Januari 2021, BPM telah memperpanjang fasilitas pinjaman dari BBA sebagai berikut:

Pinjaman rekening koran dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku sebesar 9% per tahun dengan jatuh tempo 6 Januari 2022.
Pinjaman rekening koran dealer financing dengan jumlah maksimum sebesar Rp 7.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan suku sebesar 8,75 % per tahun dengan jatuh tempo 6 Januari 2022.

2. Uang Muka

Pada tanggal 2 Januari 2021, BDA memberikan kewenangan kepada PT Bhineka Alam Sejahtera (BAS) untuk pengurusan pembelian tanah dan menyediakan bangunan tempat usaha.

Pada tanggal 8 Januari 2021, SAGL memberikan kewenangan kepada PT Bhineka Alam Sejahtera (BAS) untuk pengurusan pembelian tanah dan menyediakan bangunan tempat usaha diwilayah JABODETABEK untuk dealer mobil dan usaha terkait.

Pada tanggal 9 Januari 2021, BAGO memberikan kewenangan kepada PT Tunas Indah Makmur (TIM) untuk penyediaan kendaraan niaga.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Pada tanggal 25 Januari 2021 BAGU menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan No 00002/206/16/623/21 dari kantor pajak sebesar Rp 2.221.944.030

4. Nota Kesepahaman /Memorandum of Understanding (MOU)

Pada tanggal 3 Maret 2021, Perusahaan menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Undrstanding (selanjutnya disebut MOU) dengan PT ID Service Solution untuk menyewakan 2.000 (dua ribu) unit kendaraan. Pelaksanaan penyewaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam MOU adalah 3 (tiga) tahun. MOU ini berlaku efektif sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dengan MOU tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam MOU tersebut.

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

5. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian Sewa dengan PT ID Service Solution untuk menyewakan Kendaraan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Pekanbaru, Medan, Balikpapan dan Makassar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatangan perjanjian.

6. Insentif Pajak

Menteri Keuangan, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 9 tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 110 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, No. 86 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan No. 44 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang memberikan lima (5) hal yang berkaitan dengan insentif pajak sebagai langkah dalam membantu pembayar pajak (WP) yang dipengaruhi oleh Penyakit Virus Corona yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Lima (5) insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

7. Peraturan Pemerintah

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

8. Kejadian Luar Biasa

Pandemi virus corona ("COVID-19") sejak bulan Maret 2020 telah meningkatkan ketidakpastian atas lingkungan di mana Perusahaan beroperasi dan telah mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan.

Perusahaan terus memantau dampak perkembangan kejadian luar biasa tersebut terhadap aktivitas usaha dan telah mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat meminimalisasikan dampak dari kejadian luar biasa.

AI assistant

PT Apollo Global Interactive Tbk — Annual Report 2020

69082_rns_2020-12-31_66f6d9d8-5718-456d-b8f9-38a120e73ec9.pdf

PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA

Daftar Isi

PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BINTANG OTO GLOBAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

1. UMUM (Lanjutan)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan (Lanjutan)

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Dewan Komisaris

Direksi

Komite Audit

1. UMUM (Lanjutan)

c. Susunan Pengurus dan Informasi Lain (Lanjutan)

Dewan Komisaris

Komite Audit

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

SUNI

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

SUNU

BDU

BAGU

TAP

BPM

SAG

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

BAGO

SAGL

BMD

SBM

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasi (Lanjutan)

BDA

e. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

c. Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interprestasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- PSAK 73 "Sewa"

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Dan Amendemen PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan Tentang Definisi Material

- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-Laba

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 62: Kontrak asuransi

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, dan Amendemen PSAK 60: Reformasi Acuan Suku Bunga

- Amendemen PSAK 73: Konsesi sewa terkait Covid-19

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Standar baru, amandemen, penyesuaian dan interprestasi Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020 (Lanjutan)

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi bisnis

d. Prinsip Konsolidasian

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian (Lanjutan)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Kombinasi Bisnis

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Lanjutan)

g. Transaksi dan Saldo Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Transaksi dan Saldo

h. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

h. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (Lanjutan)

i. Kas dan Bank

j. Piutang

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Instrumen Keuangan

PT Apollo Global Interactive Tbk Annual Report 2020